Agar Pemilu Menjadi Berkah

Atas dasar UUD 1945 dan Pancasila, pilkada adalah satu-satunya alternatif yang telah disepakati di Indonesia sebagai sarana mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiap daerah (Kabupaten, Kota dan Provinsi), ditengah kemajemukan masyarakat indonesia yang sama sekali berbeda antara suku, agama, ras dan golongannya.

Sebagai ritual rutin yang pasti dilaksanakan dalam tiap lima taun, selain sebagai, meminjam istilah Kang Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta, jihad melawan segala apapun bentuk ketidakadilan ; intoleransi, radikalisme, KKN, distorsi equality before the law (kesamaan dihadapan hukum), momen pilkada selalu digambarkan oleh masyarakat luas sebagai manifesto dari baik buruk, maju mundur dan sejahtera tidaknya sebuah daerah kedepannya. Karena lewat momen inilah, kualitas seorang pemimpin yang mampu melaksanakan prinsip hak-hak asasi dan mewakili kepentingan orang banyak ditentukan. Mampu tidaknya dalam memajukan daerah dan membahagiakan warga yang dipimpinnya adalah suatu barometer yang benar-benar harus dicari dari pemimpin yang baru.

Selain dipercaya sebagai penyambung lidah rakyat kata Soekarno, dengan legalitas UUD otonomi daerah, bupati, walikota atau gubernur sebagai orang nomer satu di daerah, berhak dan bebas menentukan kebijakan dari segi ekonomi, politik dan sosial yang akan diambil kedepannya selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, pancasila dan yang terpenting, mampu mewakili hajat orang banyak.

Dengan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah inilah, berbagai elite politik dengan segala daya dan kekuatannya berlomba-lomba menggandeng organisasi masyarakat, pemuda, jamaah-jamaah pengajian dan semua elemen masyarakat yang ada untuk bersama-sama menyatukan suara merebut kursi nomer satu di daerah ini.

Seperti halnya pilkada DKI, dengan tiga calon yang kesemuanya diusung oleh partai-partai besar yang berbeda, (Demokrat dengan nomor urut satu, PDIP dengan nomer urut dua dan Gerindra yang ketiga) banyak yang mengatakan bahwa Pilkada DKI ini merupakan sisa-sisa pertarungan pilpres di 2014 silam. Banyak isu yang sengaja diangkat untuk melemahkan elektabilitas antar pasangan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Paslon dan para pendukungnya saja, akan tetapi masyarakat luas yang notabennya tidak termasuk warga DKI Jakarta pun ikut-ikutan heboh. Karena Pilkada DKI inilah, tidak sedikit antara umat Islam Jakarta dan luar Jakarta saling benci, saling hujat dan saling tuduh hanya karena termakan isu yang ada dan pilihan politik yang berbeda.

Politik bukanlah segalanya, memang. Tetapi segalanya, ditentukan dan tergantung dari kebijakan politik. Mungkin itulah alasan kenapa dalam tiap momen pilkada ditiap daerah banyak diperebutkan dan selalu ingin dimenangkan. Karena seperti kata kang Dedi diatas, pilkada adalah salah satu jalan paling alternatif untuk berjuang di era yang kata Jean Baudillard adalah postmodern ini. Masa dimana uang memiliki peran yang sangat penting, bukan sekadar sebagai alat tukar, melainkan motif utama bagi berlangsungnya kebudayaan. Timbulnya sifat hiperealitas yang menjadikan citra dan fakta saling bertabrakan dalam satu ruang kesadaran yang sama dan realitas semu (citra) mengalahkan realitas yang sesungguhnya (fakta).

Lebih jauh lagi, Jean mencirikan kebudayaan di era postmodern ini dengan kondisi masyarakat yang lebih mengutamakan satu hal di atas hal lain. Kebudayaan yang lebih mengutamakan penanda (signifier) ketimbang petanda (signified), fiksi (fiction) ketimbang fakta (fact), estetika (aesthetic) ketimbang etika (ethic), media (medium) ketimbang pesan (message), dan sistem tanda (system of signs) ketimbang sistem objek (system of objects).

Tidak heran jika dampak momentum pilkada selalu menimbulkan gejolak yang sulit untuk dihindari. Setidaknya isu sentral seperti etnik dan agama yang digunakan saat kampanye sangat berpotensi menimbulkan kesenjangan dan memberikan kerawanan sosial yang signifikan setelah pilkada berlangsung. Seperti pilkada DKI Jakarta contohnya. Karena dalam postmodern inilah, peluang sangat besar dimungkinkan untuk memanfaatkan situasi seperti ini menggunakan isu-isu yang vital seperti etnik dan agama demi memperlancar jalan menjadi kepala daerah.

Dalam kasus Pilkada, masyarakat lebih suka estetika, (esthetic) cara calon kepala daerah menunjukkan kebaikan dan kelebihannya (pencitraan) ketimbang etika (ethic) dalam menyampaikan dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap calonnya. Masyarakat akan susah membedakan antara realitas semu (citra) dan realitas sebenarnya (fakta). Karena seperti kata Jean tadi, lewat media tempat mempromosikan citra (medium) akan lebih mudah dipercaya daripada pesan (message) sesungguhnya yang akan dibawa dan disampaikan.

Karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak lekang dari isu, gosip sampai adu domba antar manusia dan keadaan seperti ini diperkeruh oleh adanya sekelompok masyarakat menjadikannya sebagai komoditas perdagangan dalam pilkada. Karena untuk tujuan popularitas dan demi syahwat politik, masalah seperti ini sering dilakukan.

Cek dan ricek tentunya, menjadi satu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh setiap dari kita agar kesimpulan yang keliru tidak pernah kita jadikan acuan. Selain terhindar dari saling tuduh tanpa saling tahu-mengetahui, agama juga sudah memperingatkan kepada umatnya agar dalam setiap segala sesuatunya selalu mencari penjelasan dan bertabayun terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan.

Setelah cek dan ricek, kedewasaan berpolitik adalah hal yang tidak bisa tidak untuk dilibatkan dalam menyikapi momentum pilkada. Karena setiap pilihan tidak bisa disamakan, pun halnya pilihan politik. Tuhan sendiri sudah mengingatkan, bahwa setiap perbedaan adalah rahmat dan itu bagian dari sunah-Nya. Selalu menjaga silaturahmi, positif thinking dan tidak pernah membawa urusan politik dalam bersosial sehari-hari adalah pengamalan kedewasaan berpolitik paling paripurna. Ketika hal tersebut sudah dilakukan, saling hujat, benci-membenci karena beda pilihan politik pun tidak akan pernah terjadi. Karena dengan kedewasaan lah segala sesuatunya mampu diselesaikan dan bisa memberikan manfaat. Dengan demikian, pilkada tidak akan memicu masalah tetapi malah menjadikan berkah. Sebagai penutup, mengutip kata-kata Gus Dur, “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Karena dia yang bukan saudaramu seiman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan.”

***

Abdul Aziz Hakim (Ketua Umum HMI Komfakdisa 2018-2019)

Recommended For You

About the Author: HMI Komfakdisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *